Kondisi Perekonomian Indonesia Masa Orde Baru

·         Pada masa pemerintahan Soeharto (Masa Orde Baru)

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama.

Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar.

Pada 1968,  MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998.

Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya.

Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Selain itu Pembangunan nasonal yang telah di  rencanakan meliputi pembangunan jangka panjang, pembangunan jangka menengah, pembangunan jangka pendek.Pembangunan jangka panjang tahap I (PJPT I) berlangsung selama 25 tahun. PJPT I terdiri atas lima tahapan jangka menengah.Setiap tahapan jangka menengah waktunya lima tahun yang di kenal dengan nama pembangunan lima tahun (pelita). Setiap pelita di bagi menjadi lima tahapan jangka pendek, yaitu satu tahunan yang di kenal sebagai pelita tahun pertama,dan seterusnya sampai pelita tahun ke lima. Pemerintah orde baru mulai melaksanakan rencana pembangunan lima tahun sejak 1 April 1969 melalui tahapan tahapan pelita. Perkembangan perekonomian Indomesia pada masing-masing pelita adalah sebagai berikut:

1.PELITA I

Pelita I dimulai 1 April 1969-31 Maret 1947. Pelita ini menekan pada rehabilitasi ekonomi, khususnya mengangkat hasil pertanian dan penyempurnaan system irigasi dan transportasi. Hampir seluruh target disector produksi berhasil di capai, bahkan produksi beras meningkat 25%. Tujuan pelita I adalah menaikan taraf  hidup rakyat dan sekaligus meletakan dasar-dasar yang kuat bagi pembangunan nasional dalam tahap-tahap berikutnya.

2.PELITA II

Pelita II berlangsung pada tanggal 1 April 1974 - 31 Maret 1979. Pelita II menekankan pada peningkatan standar hidup bangsa Indonesia. Tujuan tersebut di wujudkan dengan menyediakan pangan, sandang, dan papan yang lebih baik, meningkatkan pemerataan kesejahteraan, dan menyediakan lapangan kerja.

 3. PELITA III

Pelita III di mulai tanggal 1 April 1979 - 31 Maret 1989. Pelita ini menekankan pada sector pertanian untuk mencapai swasemada pangan - pangan dan pemantapan indystri yang mengolah bahan dasar atau bahan baku menjadi bahan jadi. Pelita II meningkat 274% di banding pelita sebelumnya . Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tinggal 26,9 % dari jumlah penduduk  tahun 1980.

4.PELITA IV

Pelita IV di mulai ! April 1984 - 31 Maret 1989. Pelita ini menekankan pada sector pertanian untuk mempertahankan swasembada pangan sekaligus meningkatakan industri yang dapat memproduksi mesin-mesin untuk insustri ringan maupun berat.Penduuduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tinggal 16,4% dari jumlah penduduk tahun 1987.

5.PELITA V

Pelita V di mulai tanggal 1 April 1989-31 Maret 1994. pelita ini menekankan pada sector industri yang di dukung oleh pertumbuhan yang mantap di sector pertanian.

6.PELITA VI

Pelita VI di mulai 1 April 1994 - 31 Maret 1999. Pelita VI maerupakan awal pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua (PJPT II). Pada tahap ini bangsa Indonesia memasuki proses Tinggal Landas menuju Terwujudnya masyarakat maju, adil dan mandiri. Pelita VI menitikberatkan pada bidang ekonomi dengan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Krisis Politik,Ekonomi,dan Sosial serta Reformasi di Indonesia.

Kehidupan politik di Indonesia mulai memanas sejak tahu 1996.Golkar yang selama lima kali pemilihan umum meraih kemenangan berusaha sekuat tenaga dengan segala upaya untuk tetep memenangkan pemilihan umum yang rencananya di laksanakan pada bulan mei 1997.

·         Pada masa pemerintahan B.J Habibie (Masa Transisi)

keadaan ekonomi Indonesia belum mengalami perubahan yang berarti.Nilai tukar dollar Amerika terhadap rupiah masih lemah. Pada tanggal 7 Juni 1999 di adakan pemilu dan PDI meraih suara terbanyak. Pada bulan Oktober K.H Abdurahman Wahid terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dan Megawati terpilih menjadi Wapres RI. Abdurahman Wahid segera membentuk cabinet yang di beri nama cabinet Persatuan Nasional.

·         Pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid (Era Reformasi)

Presiden Abdurahman Wahid tidak berlangsung lama. Di duga presiden terlibat kasus dana bulog atau Buloggate.Presiden Abdyrahman Wahid diturunkan dari jabatannya. Berdasarkan hasil siding Istimewa MPR wapres Megawati Soekarnoputri naik menjadi Presiden RI dengan di dampingiHamzah Haz sebabai Wapres RI.

·         Pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri

     

Walaupun pemerintahan Mega berlangsung tiga tahun, Mega telah banyak melakukan beberapa keberhasilan yang sifatnya progresif. Pada Pemerintahan Mega, pemerintah telah menyelesaikan amandemen UUD 1945. Pemerintah juga berhasil melakukan check and balance atau menyeimbangkan kedudukan dan kekuasaan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pada pemerintahan Mega, kebebasan pers juga berlangsung seperti harapan banyak pihak. Dalam bidang ekonomi, Megawati telah berhasil mengembangkan ekonomi makro, antara lain rendahnya tingkat inflasi dan stabilnya cadangan devisa negara. Terlepas dari semua itu, masih banyak hal-hal yang perlu disempurnakan oleh pemerintahan mendatang. Misalnya penegakkan hokum. Pemerintahan Megawati belum berhasil menegakkan hukum (law enforcement). aspek koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah, selama Pemerintahan Mega,  juga sangat kurang. 

·         Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (Masa Indonesia Bersatu)

MPR pada periode 1999–2004 mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 UUD 1945 sehingga memungkinkan presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Pemilu presiden dua tahap kemudian dimenanginya dengan 60,9 persen suara pemilih dan terpilih sebagai presiden. Dia kemudian dicatat sebagai presiden terpilih pertama pilihan rakyat dan tampil sebagai presiden Indonesia keenam setelah dilantik pada 20 Oktober 2004 bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia unggul dari pasangan Presiden Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi pada pemilu 2004.

Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) sebagai prioritas penting dalam kepemimpinannya selain kasus terorisme global. Penanggulangan bahaya narkoba, perjudian, dan perdagangan manusia juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan dan rakyat.

Di masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti gelombang tsunami, gempa bumi, dll. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi Presiden yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA :

http://www.scribd.com/doc/14978692/sejarah-orde-baru

http://id.wikipedia.org/wiki/Soeharto

Buku Sejarah SMA kelas XI IPS oleh Khairul, Supartono W, Siswo R, dkk